Jakarta, DAMAREMAS.COM – Sebuah video yang viral di media sosial mengungkapkan kondisi memprihatinkan sejumlah guru di SMKN VI Ende, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam video yang diunggah oleh Karyn di TikTok (@Karryn11), beberapa guru mengaku hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 250.000 per bulan, sebuah jumlah yang sangat minim untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Video tersebut langsung menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi. Komisi X DPR RI menilai kondisi ini sebagai potret nyata dari ketimpangan kesejahteraan guru antara daerah-daerah besar dan daerah terpencil di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan keprihatinannya melalui rilis resmi.
“Ini adalah potret miris pendidikan Indonesia di daerah-daerah. Kondisi seperti ini sering sekali kita temui di daerah-daerah terpencil,” ucapnya seperti dikutip dari laman DPR RI, menegaskan bahwa ketimpangan ini sudah menjadi rahasia umum.
Andreas menyoroti bahwa banyak guru di daerah terpencil yang harus melewati medan berat untuk mencapai sekolah.
“Hanya dengan modal semangat mengabdilah yang membuat mereka bertahan mendidik siswa-siswi. Mereka harus berjalan kaki berjam-jam, melewati hutan, lembah, dan sungai untuk mengajar,” tambahnya.
Komisi X DPR RI terus mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan guru, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Termiskin).
“Ketimpangan sumber daya guru menjadi salah satu penyebab ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa,” jelas Andreas.
Pernyataan ini disertai oleh kritik terhadap janji pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK yang belum sepenuhnya terealisasi. Andreas juga menekankan bahwa untuk mencapai pendidikan berkualitas, diperlukan tenaga pendidik yang tidak hanya berkualitas tetapi juga mendapat penghasilan yang layak.
Menanggapi video viral tersebut, Pj Bupati Ende, Agustinus G Ngasu, berencana mengadukan aksi sejumlah guru SMKN VI Ende ke Pemprov NTT. Ia mempertanyakan etika para guru tersebut dan status kepegawaian mereka.
“Pemda seharusnya menjadikan aspirasi para guru sebagai bagian dari evaluasi. Ini harus jadi masukan untuk perbaikan,” ujar Agustinus.
Sementara itu, video Karyn terus menyebar luas, memicu diskusi tentang ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak guru di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Keberanian para guru ini untuk tetap mengajar meski dalam kondisi yang sangat menantang harus mendapatkan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah agar pendidikan di seluruh Indonesia dapat merata dan berkualitas.(ams)
