DAMAREMAS.COM, Kediri – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2025, Senin (6/10/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, dan dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua Tim TPPS, Ferry Djatmiko, bersama Kepala DP3AP2KB, dr. Fajri Mubasysyr, serta para operator data Transformasi Web Aksi Bangda dari berbagai OPD.
Rakor ini menjadi tindak lanjut dari surat Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Konvergensi Semester I Tahun 2025, sekaligus kelanjutan pelatihan yang telah digelar pada 24–25 Juli 2025 lalu di Hotel Grand Surya Kediri, yang diikuti oleh 50 operator data dari 17 perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen menekan angka stunting di Kota Kediri. Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kerja sama lintas sektor.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas satu dinas. Semua pihak memiliki peran penting agar anak-anak Kediri tumbuh sehat dan kuat, karena merekalah masa depan kota ini,” ujar Ferry.
Ferry juga menekankan pentingnya validitas dan ketepatan waktu pengelolaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah. Ia meminta seluruh operator aplikasi Aksi Konvergensi untuk memastikan data yang diinput benar, lengkap, dan mutakhir.
“Keterlambatan atau ketidaktepatan data dapat berdampak langsung pada hasil evaluasi provinsi dan nasional. Jadi, mari disiplin dalam pelaporan,” tegasnya.
Selain itu, Ferry mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan mitra lembaga. Ia optimistis target penurunan stunting di Kota Kediri dapat tercapai dengan kerja sama yang solid.
Sementara itu, dr. Fajri Mubasysyr menjelaskan bahwa rakor ini difokuskan pada evaluasi capaian indikator Aksi Konvergensi dan peningkatan kualitas data TPPS semester I. Data yang valid menjadi landasan penting bagi perencanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita ingin memastikan seluruh data terisi lengkap dan akurat, agar Kota Kediri siap menghadapi monev dari provinsi,” ujarnya.
Fajri juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan ada kunjungan Bakorwil I Madiun pada 9 Oktober 2025 dan monev dari Tim Pokja Provinsi Jawa Timur pada 16 Oktober 2025, yang akan menilai efektivitas program percepatan penurunan stunting di wilayah Bakorwil se-Jawa Timur.
Rakor diikuti sekitar 60 peserta dari unsur perangkat daerah, operator data, dan stakeholder terkait. Fajri menutup dengan menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan penanganan stunting, karena permasalahan ini menyentuh berbagai sektor — dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga ekonomi dan infrastruktur.
