DAMAREMAS.COM, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi penyediaan 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12).
Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi bagi wartawan merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses hunian layak bagi para pekerja media yang selama ini berada di garis depan penyampaian informasi.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” tegas Menteri Ara.
Ia meminta PWI segera menyiapkan data dan melakukan sosialisasi secara masif agar program ini tepat sasaran. Ara juga menargetkan 5.000 unit tersebut dapat terserap sepenuhnya pada 2026. Tantangan itu langsung disanggupi oleh Ketua Umum PWI.
“Deal, ya?” tanya Menteri Ara.
“Ya, deal,” jawab Akhmad Munir.
Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Ia menegaskan bahwa PWI siap menggerakkan jaringan organisasi untuk memastikan program ini dapat diakses secara luas, bukan hanya bagi anggota PWI, tetapi seluruh wartawan yang membutuhkan hunian layak.
Menurut Munir, fasilitas ini menjadi kabar baik bagi wartawan yang selama ini kesulitan membeli rumah akibat keterbatasan pendapatan. “Kami berharap seluruh wartawan di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.
Sosialisasi Program KPR FLPP
Selain penyediaan 5.000 rumah, Menteri Ara meminta dukungan PWI untuk menyebarluaskan informasi mengenai Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), yaitu skema subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga tetap 5% selama tenor hingga 20 tahun serta cicilan ringan.
“Dan uang muka yang terjangkau,” tambah Ara.
Melalui kolaborasi dengan PWI, pemerintah berharap informasi mengenai rumah subsidi dapat menjangkau masyarakat lebih luas sekaligus mencegah misinformasi.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, para pengembang, dan agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025, dari kantor PWI Pusat.
“Kami mengajak pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh anggota untuk mengikuti sosialisasi ini,” kata Munir.
Ia menambahkan, dengan anggota PWI yang mencapai sekitar 35.000 orang, banyak wartawan memenuhi syarat skema KPR FLPP. Dengan pendapatan sekitar Rp2–3 juta per bulan, wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.
“Alhamdulillah, program ini memberi solusi nyata bagi kesejahteraan insan pers,” ujar Munir.
Program 5.000 rumah untuk wartawan ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian PKP untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
