WALHI Soroti Dugaan Kepentingan Tambang di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Ilustrasi Badak di Ujung Kulon (AI)

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Organisasi lingkungan tersebut menduga rencana pemindahan satwa langka itu perlu dicermati karena muncul bersamaan dengan indikasi penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon. WALHI khawatir pemindahan badak Jawa justru membuka peluang perluasan aktivitas pertambangan emas di kawasan penyangga taman nasional.

WALHI menyatakan menolak wacana pemindahan badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus dari habitat alaminya, seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (18/11). Menurut organisasi tersebut, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak untuk mendukung keberlangsungan populasinya.

Wacana pemindahan tersebut sebelumnya disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah kekhawatiran terhadap potensi bencana, khususnya tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan usulan tersebut. Menurutnya, keputusan pemindahan satwa yang terancam punah harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian terkait dan didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujarnya.

WALHI mengaitkan kekhawatirannya dengan keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Dalam siaran persnya, WALHI menyebut perusahaan tersebut memiliki wilayah tambang sekitar 5.302 hektare dan mulai beroperasi pada 2010. Area tambang itu juga pernah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional pada 2020.

Namun, berdasarkan laporan tahunan PT Antam yang dirujuk WALHI, izin PT CSD tercatat berakhir pada 3 April 2025. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan mengenai status perizinan dan kemungkinan pengembangan aktivitas pertambangan di sekitar Ujung Kulon.

Sorotan lainnya adalah keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026. Berdasarkan penelusuran peta lampiran keputusan tersebut, WALHI mengindikasikan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam cakupan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

WALHI meminta pemerintah mengklarifikasi temuan tersebut karena kawasan perairan merupakan bagian penting dari ekosistem dan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Organisasi tersebut menilai penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi perlu dicermati secara serius. Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan pencemaran air, sedimentasi, gangguan ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Selain persoalan pertambangan, WALHI juga mengingatkan bahwa pemindahan badak Jawa memiliki risiko ekologis dan keselamatan satwa.

Organisasi tersebut mencontohkan pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun proses pemindahannya masih berlangsung di dalam kawasan Ujung Kulon.

Menurut WALHI, pemindahan ke kawasan dengan karakteristik ekosistem berbeda seperti Alas Purwo membutuhkan kajian mendalam. Kajian tersebut harus mencakup kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, daya dukung lingkungan, kemampuan adaptasi, serta potensi interaksi dengan satwa yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.

WALHI juga meminta pemerintah tidak menjadikan potensi bencana sebagai satu-satunya alasan pemindahan. Sebelum mengambil keputusan, pemerintah dinilai perlu menyampaikan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan menjelaskan upaya mitigasi yang dapat dilakukan di habitat asal.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *