DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam dugaan perkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun yang diduga melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komnas Perempuan mendesak kepolisian mengusut perkara tersebut secara tuntas serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
Seperti diberitakan sebelumnya, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Peristiwa naas ini diduga terjadi pada Rabu malam (11/11/2026) di rumah jabatan Bupati Kupang. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan barang bukti sepotong celana pendek. Korban disebut dibawa ke lokasi oleh seorang saksi dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan.
Komnas Perempuan menilai kasus tersebut perlu ditangani secara serius karena terduga pelaku merupakan kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi masyarakat.
Lembaga tersebut juga menyoroti dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dan fasilitas negara dalam peristiwa yang dilaporkan korban.
“Komnas Perempuan mengecam dugaan perkosaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan. Kami juga mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan sebagai modus yang menjerat korban ke dalam tindak kekerasan seksual berupa perkosaan,” tegas Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih dikutip dari laman resminya, Kamis (19/11).
Selain meminta proses hukum berjalan, Komnas Perempuan mendorong agar korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan pemulihan secara berkelanjutan.
Hak tersebut, menurut Komnas Perempuan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Komnas Perempuan juga meminta Gubernur NTT mengambil tanggung jawab dalam memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban beserta keluarganya.
Langkah tersebut diharapkan dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Komnas Perempuan turut mendesak kepolisian menjalankan proses hukum secara transparan dan akuntabel. Penanganan perkara diminta mempertimbangkan penerapan pasal-pasal berlapis dari UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menurut Komnas Perempuan, ketentuan mengenai TPPO perlu dicermati karena terdapat dugaan perekrutan dan pembawaan korban dengan iming-iming pekerjaan yang diduga berkaitan dengan tujuan eksploitasi seksual.
Lembaga tersebut juga mengingatkan ketentuan UU TPKS mengenai pemberatan pidana sepertiga apabila kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik.
Selain itu, kepolisian diminta mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti maupun upaya memengaruhi saksi dan keluarga korban.
Komnas Perempuan juga menekankan pentingnya pemenuhan hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban. Dalam siaran persnya, lembaga tersebut menyebut penyidik dapat menyita harta kekayaan tersangka sebagai jaminan restitusi sesuai ketentuan UU TPKS.
Komnas Perempuan secara tegas menolak apabila perkara tersebut diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau mekanisme keadilan restoratif.
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk dengan memanfaatkan iming-iming pekerjaan untuk mendatangkan perempuan ke kediaman pribadi.
“Normalisasi praktik-praktik tidak profesional tidak boleh dilanggengkan. Pejabat publik tidak boleh menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi, seperti iming-iming memberikan pekerjaan lalu mendatangkan perempuan ke kediaman pribadi. Kami juga meminta agar tidak ada penghentian kasus melalui cara-cara kekeluargaan atau keadilan restoratif,” ujar Sondang.
Komnas Perempuan merujuk Pasal 23 UU TPKS yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya merupakan anak.
Lembaga tersebut juga mengungkapkan hasil pemantauan pada 2022–2023 di sembilan provinsi dan 23 kabupaten/kota. Dari pemantauan itu, ditemukan lima pola persoalan dalam praktik keadilan restoratif pada kasus kekerasan terhadap perempuan.
Kelima persoalan tersebut meliputi pelibatan korban yang hanya bersifat prosedural, terbukanya peluang impunitas dan keberulangan kekerasan, pengabaian pemulihan korban, pengutamaan citra harmoni semu, serta minimnya akuntabilitas.
Komnas Perempuan juga mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang secara transparan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, Komnas Perempuan meminta agar yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani, menyebut dugaan kekerasan seksual oleh pemimpin daerah tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi perempuan.
“Komnas Perempuan mengecam setiap tindakan pemimpin daerah yang melakukan kekerasan seksual. Kami memperingatkan agar perbuatan tersebut tidak berulang di daerah lain. Perbuatan itu meruntuhkan martabat perempuan sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik pada integritas dan tanggung jawab negara untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan,” pungkasnya.






