Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Polri, Sidang Etik LSP Dijadwalkan Pekan Depan

Ilustrasi Sidang Etik Polri (AI)

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial LSP pada pekan depan.

Sidang tersebut merupakan bagian dari perkembangan penanganan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Bacaan Lainnya

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, pelaksanaan sidang masih menunggu kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri.

“Sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan,” demikian keterangan Trunoyudo dikutip dari siaran pers Polri, Rabu (18/11).

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Sebelum rencana sidang terhadap LSP diumumkan, Divpropam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap dua perwira tinggi lainnya, yakni EHS dan AS.

Dalam sidang yang berlangsung Selasa (17/11/2026), EHS dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Majelis KKEP kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. EHS menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pada hari yang sama, AS juga menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH. AS turut menyatakan akan mengajukan banding.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penegakan kode etik merupakan bagian dari komitmen institusi untuk melakukan pembenahan internal.

Menurutnya, Polri mengedepankan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Melalui konsep Bersih ke Dalam, Polri menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan internal guna menjaga integritas personel serta membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan rencana sidang terhadap LSP, penanganan etik terhadap sejumlah perwira yang berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut masih berlanjut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *