DPR Soroti Aturan Ojek Online dalam Revisi UU LLAJ, Regulasi Perpres dan Permenhub Perlu Diselaraskan

Ilustrasi OJOL (AI)

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Pengaturan mengenai ojek online (ojol) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menilai, keberadaan ojek online yang selama ini telah diatur melalui sejumlah kebijakan pemerintah perlu memiliki landasan hukum yang selaras dengan ketentuan dalam undang-undang.

Menurut Hamka, pembentukan norma dalam UU LLAJ nantinya menjadi dasar untuk menyesuaikan berbagai regulasi turunan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

“Kami berharap nanti kita jabarkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, soal apa yang disampaikan Saya perlu bicara ojol misalnya walaupun ada peraturan Perpres, tapi Perpres itu dibawah Undang-Undang. Undang-Undang nya dulu, Perpresnya akan menyesuaikan lagi nanti dan selanjutnya kepada Peraturan Menteri Perhubungan,” ujar Hamka dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (19/11).

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya penyelarasan aturan dari tingkat undang-undang hingga regulasi pelaksana. Dengan demikian, ketentuan mengenai transportasi berbasis aplikasi, khususnya ojek online, dapat dibahas dalam kerangka hukum yang lebih terstruktur.

Hamka menegaskan, pembahasan RUU LLAJ perlu memperhatikan berbagai kebijakan yang sudah berjalan. Regulasi yang telah diterbitkan pemerintah tidak cukup hanya dilihat secara terpisah, tetapi perlu disesuaikan dengan norma hukum yang nantinya disepakati dalam revisi undang-undang.

Selain persoalan ojek online, Hamka juga menyoroti pemanfaatan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor untuk preservasi atau pemeliharaan jalan.

Ia menyebutkan, ketentuan mengenai penggunaan penerimaan terkait kendaraan untuk mendukung pemeliharaan jalan perlu dikaji lebih lanjut bersama pemerintah, terutama Kementerian Keuangan.

Menurut legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, diperlukan pembahasan mengenai mekanisme pengalokasian penerimaan agar dapat mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.

Salah satu konsep yang menjadi perhatian adalah earmarking tax, yaitu pengalokasian penerimaan pajak untuk tujuan tertentu.

“Biaya STNK dan lain-lain selama ini dalam Undang-Undang disebutkan digunakan untuk preservasi jalan. Ini akan kita bicarakan dengan Menteri Keuangan, karena ini juga berkaitan dengan pajak. Bagaimana mekanismenya, itu akan menjadi pembahasan nanti,” ungkapnya.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan ketersediaan pendanaan untuk pemeliharaan jalan. Namun, mekanisme pemanfaatan penerimaan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Hamka juga mengapresiasi masukan dari YLKI, MTI, dan KAWAT dalam konsultasi publik pembahasan RUU LLAJ.

Ia menyebut berbagai pandangan yang disampaikan para pemangku kepentingan menjadi bahan penting bagi Komisi V DPR RI untuk menyempurnakan rumusan undang-undang.

“Saya kira semua apa yang menjadi masukan di sini, menjadi positif bagi kami, banyak sekali saya dapat masukan. Mudah-mudahan dengan teman-teman dan Pimpinan akan kita bahas lebih lanjut untuk menyempurnakan Undang-Undang ini,” pungkas Hamka.

Masukan dari berbagai pihak tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam perumusan norma RUU LLAJ maupun penyusunan peraturan pelaksananya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *