RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Rikwanto: Harta Hasil Korupsi Harus Terus Dikejar

Foto: dpr.go.id/Farhan/Kharisma

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya diharapkan menjadi instrumen baru dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai regulasi tersebut penting untuk memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelaku maupun pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

Harapan itu disampaikan menjelang pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Menurut Rikwanto, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui proses pemidanaan terhadap pelaku. Negara juga perlu memiliki instrumen yang memungkinkan penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk aset yang selama ini belum berhasil ditemukan.

“Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera atau efek deteran bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” ujar Rikwanto kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

Mekanisme ini memungkinkan negara menelusuri dan mengajukan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, meskipun proses pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu.

Rikwanto menjelaskan, mekanisme tersebut dapat diterapkan ketika aset yang berkaitan dengan tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana terhadap pelakunya selesai.

Selain itu, mekanisme tersebut juga dapat digunakan apabila tersangka melarikan diri, meninggal dunia, mengalami sakit keras, atau berada dalam kondisi lain yang menyebabkan proses pidananya tidak dapat dilanjutkan.

“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” jelasnya dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dengan mekanisme tersebut, penanganan aset dapat tetap dilakukan melalui proses hukum meskipun perkara pidana terhadap orang yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan.

Rikwanto juga mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset mencakup penentuan batas minimal nilai aset yang dapat dikenakan mekanisme perampasan.

Dari berbagai usulan yang berkembang, pembahasan di Komisi III mengarah pada ambang batas minimal sebesar Rp1 miliar.

Penentuan batas tersebut dimaksudkan agar proses penanganan aset tetap proporsional dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak sebanding dengan nilai aset yang ditangani.

Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan pidana yang sudah berlaku. Undang-undang tersebut justru diharapkan menjadi instrumen pelengkap ketika ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi belum berhasil ditelusuri atau dipulihkan melalui mekanisme hukum yang ada.

“Undang-undang ini bersifat ultimum remedium. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berjalan. RUU Perampasan Aset ini menjadi lapisan berikutnya ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dalam proses pembahasannya, Rikwanto menyebut Komisi III DPR RI telah menerima hampir 100 pihak melalui rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Pihak-pihak yang dilibatkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, aktivis, ulama, hingga praktisi hukum.

Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Rikwanto berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan kualitas norma dan kepastian hukum.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan maupun menikmati hasil kejahatannya, termasuk melalui aset yang disimpan atas nama orang lain.

“Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkas mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut.

Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi salah satu langkah penguatan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, penerapannya nantinya tetap membutuhkan aturan yang jelas agar proses penelusuran dan perampasan aset berjalan sesuai ketentuan hukum serta menjamin kepastian hukum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *