DAMAREMAS.COM, Kediri – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai pemerintah menjelang libur Lebaran mulai diberlakukan pada Senin (16/3/2026). Namun, di Kabupaten Kediri kebijakan tersebut tidak berlaku bagi dinas yang memiliki fungsi pelayanan publik.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak diperbolehkan mengajukan WFA.
“Dinas-dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak bisa mengajukan WFA,” kata Mas Dhito, Senin (16/3/2026).
Beberapa dinas yang tidak diizinkan menerapkan WFA di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Mas Dhito meminta Satpol PP untuk tetap bersiaga dan menggiatkan operasi selama masa libur Lebaran. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan sebelum maupun setelah Hari Raya.
Selain itu, pelayanan kesehatan juga diminta tetap berjalan. Dinas Kesehatan diminta memastikan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah tetap beroperasi selama libur Lebaran.
Sementara itu, Dinas Perhubungan diminta bersiaga di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti di Simpang Mengkreng dan lokasi lain yang berpotensi terjadi kepadatan lalu lintas.
“Dishub wajib berada di titik-titik yang rawan kemacetan, seperti Simpang Mengkreng maupun lokasi lainnya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Dinas Pariwisata juga tidak diperbolehkan menerapkan WFA karena memiliki tanggung jawab mengelola destinasi wisata unggulan selama libur Lebaran.
Mas Dhito juga meminta agar tim medis disiagakan di lokasi wisata untuk mengantisipasi kondisi darurat bagi para pengunjung.
“Terkait destinasi wisata, wajib hukumnya tim medis ada di lokasi. Saya minta tim medis standby,” tegasnya.
Di sisi lain, Mas Dhito mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memantau distribusi serta ketersediaan bahan pokok dan barang penting (bapokting) agar tetap aman dan stabil hingga perayaan Lebaran.
