DAMAREMAS.COM, Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, bersama Wakil Wali Kota KH Qhowimuddin Toha, kembali ke Kediri setelah mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Keduanya disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kota Kediri serta para relawan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Vinanda—yang kini akrab disapa “Mbak Wali”—membagikan pengalaman selama sepekan mengikuti retret bersama lebih dari 500 kepala daerah se-Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun sinergitas dengan daerah lain, khususnya di Jawa Timur.
Materi Retret: Asta Cita, Ketahanan Nasional, dan Kebangsaan
Selama retret, Mbak Wali menerima pembekalan dari Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah menteri terkait visi Asta Cita, ketahanan nasional, dan wawasan kebangsaan.
“Setiap pagi kami diberikan materi oleh para menteri sesuai dengan visi-misi Pak Prabowo. Diharapkan pemerintah daerah mampu menyinkronkan program dengan pemerintah pusat,” ujar Vinanda.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Ia berharap masyarakat Kota Kediri tetap solid dan tidak terpecah belah.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Salah satu poin utama yang ditekankan Vinanda adalah pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan solid. Menurutnya, integritas dan kekompakan adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Mari ciptakan good governance, jangan sampai ada korupsi. Tugas kita adalah melayani masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Saya juga belajar bagaimana membangun organisasi yang solid. Jika pemimpin dan anggotanya tidak kompak, akan sulit mencapai tujuan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kepemimpinan yang baik harus mampu mengarahkan tim bekerja sesuai target dengan integritas tinggi. Chemistry antara pemimpin dan jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga menjadi faktor penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Dengan pengalaman yang didapat dari retret ini, Mbak Wali berkomitmen membawa Kota Kediri semakin maju dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
