DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Rencana penggabungan sejumlah perusahaan BUMN Karya ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2026. Namun, di tengah proses restrukturisasi tersebut, muncul satu persoalan yang menjadi perhatian: bagaimana nasib para karyawan setelah perusahaan dilebur?
Kepastian masa depan pekerja menjadi sorotan karena penggabungan perusahaan tidak hanya menyangkut perubahan struktur bisnis, tetapi juga berpotensi membawa perubahan dalam organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan status dan keberlangsungan pekerjaan karyawan menjadi bagian penting dalam proses merger. Ia mengingatkan agar pekerja tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kebijakan restrukturisasi perusahaan negara.
Perhatian tersebut berkaitan dengan rencana penggabungan PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk.
“Rencana Danantara merger BUMN Karya yang PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk, harus memperhatikan nasib pekerjanya,” kata Ida dalam keterangan tertulis dikutip dari laman DPR RI, Kamis (19/11).
Menurut Ida, keberhasilan merger tidak semestinya hanya diukur dari penataan bisnis dan efisiensi perusahaan. Kejelasan status karyawan juga harus dipastikan agar proses penggabungan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ia meminta Danantara menjalankan seluruh tahapan restrukturisasi secara tertib, transparan, dan matang. Proses tersebut perlu diselesaikan secara menyeluruh, termasuk memastikan bagaimana posisi dan masa depan pekerja setelah perusahaan bergabung.
“Saya minta Danantara agar merger tersebut berlangsung kondusif tanpa cacat sedikit pun. Jangan sampai di kemudian hari ada problem terkait merger BUMN Karya,” tambahnya.
Ida kembali menegaskan bahwa pekerja tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian akibat perubahan struktur perusahaan. Menurutnya, kepastian mengenai status dan masa depan karyawan harus menjadi bagian dari penyelesaian merger.
“Untuk itu, saya minta merger BUMN Karya ini benar-benar tuntas, nasib pekerjanya juga harus jelas. Jangan sampai mereka menjadi korban,” tegas Ida.
Rencana restrukturisasi ini mencakup empat perusahaan konstruksi milik negara yang akan digabungkan dalam dua kelompok.
Kelompok pertama adalah PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero). Sementara kelompok kedua melibatkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) Tbk.
Penggabungan tersebut menjadi bagian dari penataan perusahaan BUMN Karya. Namun, selain persoalan bisnis dan kelembagaan, proses ini juga membawa perhatian terhadap keberlanjutan pekerjaan para karyawan yang selama ini berada di masing-masing perusahaan.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan target penyelesaian merger paling lambat akhir November 2026.
Target tersebut membuat proses penggabungan empat perusahaan BUMN Karya menjadi perhatian, terutama terkait kesiapan perusahaan dalam menjalankan restrukturisasi sesuai rencana.
Di tengah target penyelesaian yang semakin dekat, kepastian nasib pekerja menjadi salah satu hal yang perlu mendapat penjelasan. Sebab, merger tidak hanya akan mengubah susunan perusahaan, tetapi juga perlu memastikan keberlanjutan operasional dan kejelasan hubungan kerja karyawan.
Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai skema penataan karyawan setelah merger, termasuk kepastian apakah akan ada perubahan posisi, penempatan, maupun kebijakan ketenagakerjaan lainnya.
Karena itu, perhatian terhadap nasib pekerja menjadi bagian penting dalam mengawal proses restrukturisasi BUMN Karya. Penggabungan perusahaan diharapkan tidak hanya menghasilkan struktur bisnis yang lebih tertata, tetapi juga memberikan kepastian bagi orang-orang yang selama ini menjalankan operasional perusahaan.






