DAMAREMAS.COM, Kediri – Bawaslu Kota Kediri meluncurkan pemetaan kerawanan untuk pemilihan serentak tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Acara peluncuran ini digelar di sebuah hotel di Kota Kediri pada Minggu (18/8).
Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa. “Pemetaan kerawanan ini akan menjadi dasar bagi Bawaslu Kota Kediri dalam menyusun strategi pencegahan dan fokus pengawasan tahapan yang efektif dan komprehensif,” jelasnya.
Hasil pemetaan kerawanan ini diharapkan bisa menjadi acuan bersama antara Bawaslu dan stakeholder terkait.
“Bagi Bawaslu, ini akan berfungsi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan. Sementara bagi pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, pemetaan ini akan berguna sebagai panduan untuk mengenali persoalan kepemiluan dan mengambil langkah antisipasi serta penyelesaian yang cepat dan tepat,” tambahnya.
Tahapan yang dinilai rawan dalam pemilihan 2024 di Kota Kediri, berdasarkan hasil analisis atas inventarisasi dan identifikasi masalah, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pada pemilu sebelumnya, didominasi oleh tahap kampanye, diikuti oleh pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, serta pemungutan dan perhitungan suara.
“Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam diseminasi informasi terkait tema-tema seperti anti-politik uang, lawan politisasi SARA, HOAX, dan ujaran kebencian, sangat penting,” tutupnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana, menanggapi positif peluncuran ini dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mengantisipasi potensi kerawanan.
“Kami berkomitmen memerangi HOAX dan berupaya mencegah potensi kerawanan melalui diseminasi informasi yang benar, sehingga dapat menekan peredaran berita hoax,” jelas Apip.
“Dalam konteks Pilkada ini, kita harus bersinergi dan berupaya menjaga kondusivitas agar pemilihan dapat berjalan dengan berkualitas,” tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan KPU, Kepolisian, TNI, FKUB, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Gakkumdu, Kejaksaan, Panwascam, dan media. (*)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
