WALHI Bantah Karhutla Telah Selesai, Sebut Masih Ada 1.433 Titik Panas di Indonesia

Asap dampak kebakaran hutan dan lahan mengganggu aktivitas warga (Foto: Walhi)

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik pernyataan pemerintah yang menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah selesai. Organisasi lingkungan tersebut menilai, berkurangnya asap tidak serta-merta menandakan kebakaran telah berhenti maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan telah berakhir.

Kritik tersebut disampaikan WALHI melalui siaran pers yang dikutip melalui laman resminya, Selasa (17/11) yang merespon keterangan Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir dalam agenda KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, yang menyatakan karhutla telah selesai berkat komitmen Presiden Prabowo dalam menangani persoalan tersebut.

Bacaan Lainnya

WALHI menilai pernyataan itu mengabaikan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis spasial organisasi tersebut pada periode 1–8 November 2026, masih ditemukan 1.433 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Konsentrasi tertinggi berada di Papua Selatan dengan 492 titik panas.

Selain itu, WALHI menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah hingga 14 November 2026. Luas area yang ditangani dilaporkan mencapai 254,89 hektare.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menilai pemerintah tidak seharusnya menyatakan karhutla telah berakhir hanya karena intensitas asap menurun.

“Omong kosong jika pemerintah mengatakan karhutla sudah selesai. Asapnya memang berkurang, tapi karhutla sampai sekarang masih terjadi. Bahkan ketika Menlu bilang karhutla sudah selesai, di saat yang sama, BNPB masih melakukan pemadaman di Kalteng,” ujarnya.

Menurutnya, menurunnya asap juga tidak serta-merta menghilangkan penderitaan masyarakat maupun memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Masyarakat masih harus menanggung kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, serta kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih.

WALHI menjelaskan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran dan kepulan asap. Masyarakat di wilayah terdampak juga menghadapi persoalan ekonomi, kesehatan, dan kehilangan sumber penghidupan.

Dari sisi ekonomi, kebakaran menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan ladang pertanian dan perkebunan. Kerusakan lahan produktif tersebut membuat warga kehilangan sumber penghasilan dan kesulitan melanjutkan usaha.

Sementara dari aspek kesehatan, masyarakat masih harus menghadapi gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). WALHI juga menyoroti risiko paparan asap terhadap masyarakat yang memiliki penyakit bawaan, seperti tuberkulosis (TBC).

Umi juga menyampaikan, gangguan kesehatan akibat karhutla tidak otomatis hilang ketika asap mulai berkurang. Kondisi tersebut bahkan berpotensi kembali memburuk ketika masyarakat terpapar faktor pemicu.

Dampak lainnya berkaitan dengan kerusakan ekosistem. WALHI menyebut kebakaran menyebabkan kematian satwa liar, hilangnya tutupan hutan, serta kerusakan ekosistem gambut. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon sehingga berpotensi memperburuk krisis iklim.

“Dari sisi ekologis, kita telah kehilangan banyak satwa liar yang mati terbakar karena tidak mampu menyelamatkan diri. Hilangnya tutupan hutan dan rusaknya ekosistem gambut dalam skala besar juga menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon. Kondisi ini semakin memperburuk krisis iklim. Pada akhirnya, krisis iklim akan meningkatkan risiko cuaca ekstrem, gagal panen, krisis air, dan berbagai bencana ekologis lainnya,” kata Umi.

Selain dampak yang masih dirasakan masyarakat, WALHI menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam memastikan penanganan karhutla secara menyeluruh. Organisasi tersebut menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran serta pengawasan di wilayah rawan kebakaran yang dinilai belum efektif.

WALHI juga menyinggung kondisi di Papua. Menurut organisasi tersebut, masyarakat di sejumlah wilayah harus menghadapi kebakaran dan kehilangan sumber penghidupan tanpa dukungan penanganan yang memadai dari pemerintah.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah potensi alih fungsi wilayah bekas kebakaran menjadi perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran tersebut dikaitkan dengan agenda pemerintah dalam mendorong ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel B50 yang membutuhkan pasokan komoditas sawit dalam skala besar.

WALHI menilai, tanpa perlindungan hutan, pengawasan ketat, dan pemulihan ekosistem, kebijakan tersebut berisiko mendorong perluasan perkebunan sawit, termasuk di kawasan bekas kebakaran.

Organisasi lingkungan itu mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya diukur dari padamnya api atau hilangnya asap. Pemulihan kehidupan masyarakat, pemenuhan hak korban, penegakan hukum, serta perbaikan ekosistem harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan.

“Pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan penanganan karhutla hanya dari hilangnya asap atau padamnya api. Keberhasilan seharusnya diukur dari pulihnya kehidupan masyarakat, terpenuhinya hak-hak korban, ditegakkannya hukum, dan dipulihkannya ekosistem yang rusak. Selama dampak karhutla masih ditanggung masyarakat dan kerusakan ekologis terus berlangsung, maka karhutla belum bisa dinyatakan selesai,” tutup Umi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *