Prabowo Cabut 17 Konsesi Perusahaan Terkait Karhutla, 104 Korporasi Masuk Penyelidikan Polisi

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga November 2026, pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan, sementara 104 perusahaan disebut masuk dalam penyelidikan kepolisian.

Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Bacaan Lainnya

Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo memaparkan langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.

Presiden menyebutkan, selain pencabutan konsesi, terdapat 26 perusahaan yang saat ini sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.

Secara keseluruhan, sebanyak 104 perusahaan disebut sedang dalam penyelidikan kepolisian.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” kata Presiden dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman api dalam menangani karhutla, tetapi juga menempatkan penegakan hukum terhadap korporasi sebagai bagian dari upaya pengendalian kebakaran hutan.

Baca Juga: 10 Tanda Oli Motor Harus Segera Diganti, Jangan Diabaikan Ya!

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan besarnya upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk mengendalikan karhutla yang berlangsung hampir empat bulan.

Pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani kebakaran di berbagai wilayah.

Namun, upaya tersebut juga menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia ketika menjalankan tugas pemadaman. Sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka.

Selain kehilangan personel, operasi penanganan karhutla juga menyebabkan dua helikopter mengalami kehilangan.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.

Besarnya pengerahan personel dan sumber daya tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan.

Dampaknya juga tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Prabowo menyampaikan bahwa kabut asap akibat karhutla telah melintasi batas negara dan turut dirasakan masyarakat Malaysia serta Singapura.

Baca Juga: 5 Efek Jangka Panjang Konsumsi Ikan Asin Berformalin pada Kesehatan Tubuh

Selain memaparkan penegakan hukum dan upaya pemadaman, Prabowo menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam menangani karhutla.

Menurutnya, penanganan kebakaran hutan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang lebih terstruktur agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program yang diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla.

Pendekatan pencegahan dinilai penting mengingat kebakaran hutan memiliki dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga persoalan kabut asap lintas negara.

Dengan demikian, penanganan karhutla ke depan diharapkan tidak hanya mengandalkan pengerahan petugas ketika api muncul, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan sejak awal.

Dalam forum KTT ASEAN tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada masyarakat Malaysia dan Singapura yang terdampak kabut asap akibat karhutla.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas dampak lintas batas yang ditimbulkan kebakaran hutan di Indonesia.

Prabowo meyakinkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya terbaik untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya.

Persoalan kabut asap lintas negara selama ini menjadi salah satu tantangan dalam hubungan lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional, tetapi juga membutuhkan perhatian dan kerja sama antarnegara.

Melalui forum ASEAN, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan sekaligus menindak perusahaan yang terbukti terlibat.

Pencabutan 17 konsesi, proses hukum terhadap sejumlah perusahaan, serta rencana pembentukan lembaga baru menjadi bagian dari langkah yang disampaikan Presiden dalam upaya memperbaiki penanganan karhutla di Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan langkah tersebut berjalan secara konsisten, baik melalui pengawasan, pencegahan, maupun penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *