DAMAREMAS.COM, Kediri – Rehabilitasi gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang rusak akibat dibakar massa pada akhir Agustus 2025 akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan identifikasi serta asesmen kerusakan pada Gedung Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Kantor Bupati Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan, gedung yang mengalami kerusakan parah akan diratakan untuk kemudian dibangun kembali. Dari tiga aset Pemkab Kediri tersebut, Kantor DPRD menjadi bangunan yang dipastikan dirobohkan.
“Dari Kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Kalau ada penghapusan aset berarti akan ada bangunan baru. Itu yang akan kami diskusikan dengan pimpinan DPRD,” ujar Mas Dhito usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau gedung yang rusak, Minggu (14/9).
Terkait lokasi pembangunan Kantor DPRD baru, Mas Dhito menegaskan keputusan ada di tangan pimpinan dewan. “Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD, bukan di kami yang ada di eksekutif,” jelasnya.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kementeriannya diminta segera mempercepat perbaikan fasilitas umum yang terdampak aksi anarkis. “Kita kerjakan full,” tegasnya.
Menurut Dody, penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk Kantor DPRD yang rusaknya paling parah akan dirobohkan dan dibangun ulang dari nol. Sementara gedung lain akan direhabilitasi jika memungkinkan.
“Kalau bisa kita rehab, kita rehab. Tapi kalau tidak bisa, ya harus kita robohkan,” ungkapnya.
Ia menyebut, Kabupaten Kediri termasuk salah satu daerah yang mengalami kerusakan cukup parah akibat kerusuhan, mengingat banyaknya bangunan yang terdampak. Adapun anggaran rehabilitasi dan pembangunan gedung milik Pemkab Kediri tersebut diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
