DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Upaya mengejar harta hasil kejahatan di Indonesia memasuki babak baru. DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun ini membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum. Negara tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Dengan mekanisme tersebut, aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat diproses untuk dirampas melalui prosedur hukum tertentu, termasuk dalam kondisi ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.
Pengesahan dilakukan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Setelah peserta menyatakan setuju, pimpinan DPR mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, pembentukan regulasi ini menjadi bagian dari perubahan paradigma penegakan hukum, yakni tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
Menurutnya, ruang lingkup pengaturan juga mencakup kejahatan modern yang menimbulkan banyak korban, termasuk investasi fiktif dan tindak pidana di sektor keuangan.
1. Perampasan Aset Tidak Harus Menunggu Putusan Pidana
Salah satu poin penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.
Ketentuan tersebut dapat diterapkan, antara lain, ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Dalam materi yang dipublikasikan Tribrata News, mekanisme tersebut juga dikaitkan dengan ketentuan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.
Namun, perampasan aset tetap harus mengikuti prosedur hukum dan pembuktian di pengadilan. Artinya, mekanisme ini bukan kewenangan untuk mengambil harta seseorang secara sepihak.
2. Tidak Hanya Korupsi, Investasi Bodong Juga Menjadi Perhatian
UU Perampasan Aset tidak hanya diarahkan untuk menangani hasil tindak pidana korupsi.
Ruang lingkupnya juga mencakup berbagai tindak pidana lain, termasuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan banyak korban.
Dalam pembahasan di DPR, Habiburokhman secara khusus menyinggung investasi fiktif dan kejahatan finansial modern.
Jenis kejahatan tersebut sering kali melibatkan banyak korban dengan kerugian yang tersebar di berbagai wilayah. Sementara itu, aset hasil kejahatan dapat dialihkan atau disamarkan dalam berbagai bentuk.
Dengan adanya pengaturan perampasan aset, negara diharapkan memiliki instrumen lebih kuat untuk menelusuri kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sekaligus mendukung pemulihan kerugian korban.
3. Berbagai Bentuk Kekayaan Bisa Menjadi Objek Perampasan
Pengaturan perampasan aset juga mencakup kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana maupun aset yang telah dialihkan atau diubah bentuknya.
Berdasarkan rangkuman ketentuan dalam pemberitaan Tribrata News, objek perampasan dapat meliputi hasil tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta kekayaan pengganti apabila aset hasil tindak pidana tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.
Dengan demikian, pengalihan aset menjadi bentuk kekayaan lain tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan penelusuran dan proses perampasan.
4. Proses Perampasan Tetap Melibatkan Pengadilan
Meskipun memberikan instrumen lebih kuat kepada negara, perampasan aset tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum.
Dalam mekanisme tanpa putusan pidana, permohonan perampasan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan.
Jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Ketentuan ini menjadi penting untuk menjaga agar pelaksanaan UU Perampasan Aset tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan.
5. Transaksi dan Aset Bisa Diblokir untuk Mencegah Penghilangan Barang Bukti
UU Perampasan Aset juga mengatur langkah pengamanan terhadap kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Langkah tersebut mencakup penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan aset sesuai prosedur yang ditentukan.
Pengaturan ini diperlukan karena aset hasil kejahatan berpotensi dipindahkan, dialihkan, atau disamarkan sebelum proses hukum selesai.
Dengan adanya mekanisme pengamanan, aparat diharapkan dapat mencegah aset tersebut hilang atau semakin sulit ditelusuri.
6. Aset di Luar Negeri Juga Dapat Ditelusuri
Upaya pemulihan aset tidak hanya terbatas pada kekayaan yang berada di Indonesia.
Dalam materi yang dipublikasikan Tribrata News, pengaturan UU Perampasan Aset juga mencakup permintaan pemblokiran maupun penyitaan aset yang berada di luar negeri.
Ketentuan tersebut penting mengingat tindak pidana keuangan dapat melibatkan transaksi lintas negara dan penggunaan berbagai instrumen keuangan.
Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan mekanisme kerja sama dan prosedur hukum yang berlaku di negara tempat aset berada.
7. Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Tetap Diperhatikan
Perampasan aset juga berpotensi bersinggungan dengan kepemilikan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Karena itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik menjadi bagian penting dalam pengaturannya.
Pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ketentuan ini diperlukan agar upaya negara mengambil kembali aset hasil kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan dengan tindak pidana.
8. Pengelolaan Aset Tidak Berhenti pada Penyitaan
Setelah aset berhasil dirampas, persoalan berikutnya adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola.
UU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset melalui badan yang memiliki kompetensi khusus.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Dalam rapat paripurna, Habiburokhman juga menyoroti pentingnya sistem pengelolaan terpadu berbasis teknologi informasi dan independen.
Pengelolaan yang profesional dan akuntabel menjadi penting agar aset yang berhasil dipulihkan tidak menimbulkan persoalan baru.
9. Pengawasan dan Akuntabilitas Menjadi Bagian Penting
Kewenangan perampasan aset yang semakin luas harus diimbangi dengan pengawasan.
Dalam rangkuman materi Tribrata News, pengaturan mencakup pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan.
Penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar aturan juga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, keberhasilan UU ini tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat.
Dibahas Selama 18 Tahun, Melibatkan Berbagai Elemen Masyarakat
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi akhir dari proses legislasi yang berlangsung cukup panjang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut regulasi tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan mulai dibahas secara intensif di Komisi III DPR sejak Agustus 2025.
Dalam prosesnya, DPR mengklaim telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Komisi III DPR dan pemerintah karena telah menyelesaikan pembahasan secara hati-hati.
Puan menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut dapat diakses publik sehingga masyarakat bisa mengikuti dan mencermati proses penyusunannya.
Pengesahan ini diharapkan menjadi instrumen baru dalam upaya memulihkan kerugian negara dan korban tindak pidana. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan aturan, profesionalitas aparat, serta pengawasan terhadap kewenangan perampasan aset.
Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan hanya mengejar harta hasil kejahatan, melainkan memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan hak masyarakat yang tidak bersalah.






