Dubes Iran di PBB Kritik Standar Ganda Negara-Negara Barat soal Program Nuklir

Perwakilan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (foto: irangov.ir)

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Duta Besar sekaligus Perwakilan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gholamhossein Darzi, mengkritik sikap sejumlah negara yang terus mempertanyakan program nuklir damai Iran, tetapi dinilai tidak memberikan kecaman terhadap serangan yang disebut dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap negaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan Darzi dalam sidang ketujuh Konferensi Pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal Lainnya di Timur Tengah yang berlangsung di New York.

Dalam forum tersebut, Darzi menilai terdapat standar ganda dalam pembahasan isu proliferasi nuklir. Menurutnya, sejumlah negara terus menyuarakan kekhawatiran mengenai program nuklir Iran dan menuntut kerja sama Teheran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), tetapi tidak mengambil sikap tegas terhadap serangan yang diklaim Iran telah terjadi.

“Standar ganda yang terang-terangan seperti ini sangat merusak kredibilitas Konferensi ini serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan pelaksanaannya,” kata Darzi seperti dikutip dari laman resmi Pemerintah Iran, Rabu (18/11).

Pernyataan itu menunjukkan keberatan Iran terhadap pendekatan sejumlah negara dalam membahas isu keamanan dan perlucutan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.

Darzi juga menyoroti serangan yang menurut pemerintah Iran dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada Juni 2025 serta Februari 2026. Ia menyebut serangan tersebut menyasar fasilitas nuklir, kimia, dan biologi Iran.

Menurut Darzi, tindakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap keamanan negaranya, tetapi juga dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan kerangka hukum internasional mengenai perlucutan senjata serta nonproliferasi.

Ia turut menyampaikan klaim bahwa lebih dari 5.000 warga Iran meninggal dunia akibat serangan tersebut. Angka itu, menurut pernyataannya, mencakup pejabat militer dan politik, warga sipil, serta 168 siswi di Minab.

Namun, angka korban dan berbagai tuduhan yang disampaikan Darzi tersebut merupakan klaim dari pihak Iran sebagaimana tercantum dalam pernyataan resminya.

Dalam pidatonya, Darzi juga mengecam negara-negara tetangga yang menurut Iran menyediakan wilayah, pangkalan militer, fasilitas, serta dukungan logistik untuk mendukung serangan terhadap negaranya.

Ia menilai negara-negara yang memberikan dukungan tersebut turut memiliki tanggung jawab atas tindakan yang disebut sebagai agresi terhadap Iran.

Darzi menegaskan bahwa tindakan pertahanan Iran terhadap pangkalan dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan merupakan bagian dari hak membela diri.

Ia merujuk Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur hak inheren suatu negara untuk melakukan pembelaan diri apabila terjadi serangan bersenjata.

Dalam pernyataannya, Darzi juga menyebut tindakan negara-negara yang memberikan dukungan terhadap serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan prinsip hukum internasional.

Iran, lanjutnya, menilai negara-negara yang terlibat dalam pemberian dukungan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian material maupun moral yang dialami negaranya.

Selain mengkritik sikap sejumlah negara terhadap program nuklir Iran, Darzi kembali mengangkat persoalan kepemilikan senjata nuklir Israel.

Ia menyebut pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah telah menjadi tujuan yang diperjuangkan Iran sejak 1974. Namun, setelah lebih dari lima dekade, tujuan tersebut dinilai belum terwujud.

Menurut Darzi, salah satu hambatan utama adalah penolakan Israel untuk melepaskan senjata nuklir, bergabung dengan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) sebagai negara nonpemilik senjata nuklir, serta menempatkan seluruh fasilitas nuklirnya di bawah pengawasan menyeluruh IAEA.

Darzi juga mengkritik dukungan politik Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis terhadap Israel. Ia menilai situasi tersebut menciptakan perlakuan yang tidak setara dalam penerapan aturan nonproliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah.

Iran meminta agar Resolusi Timur Tengah 1995 yang menjadi bagian dari kesepakatan perpanjangan tanpa batas waktu NPT dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Selain itu, Darzi mendesak negara-negara terkait, khususnya Amerika Serikat, untuk memenuhi komitmen mereka dalam mendorong terbentuknya kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah.

Menutup pidatonya, Darzi menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam konferensi tersebut.

Ia meminta agar proses pembahasan tetap dipimpin oleh negara-negara peserta, berlandaskan konsensus, serta difasilitasi oleh PBB.

Menurutnya, konferensi harus tetap berfokus pada mandat utama, yakni merundingkan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk membentuk kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah.

Darzi juga mengingatkan agar tidak ada upaya mengalihkan pembahasan dari tujuan utama konferensi maupun melemahkan mekanisme konsensus yang telah disepakati.

Pernyataan Iran tersebut kembali memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai penerapan prinsip nonproliferasi nuklir dan keamanan di Timur Tengah. Di satu sisi, Iran menuntut agar program nuklirnya diperlakukan sebagai bagian dari hak penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Di sisi lain, isu pengawasan internasional dan kepatuhan terhadap ketentuan nonproliferasi tetap menjadi bagian penting dalam perdebatan keamanan kawasan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *