DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Perwira tinggi Polri berinisial EHS dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal menggunakan perangkat teknologi milik Polri.
Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di Gedung Presisi 3, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, EHS menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan PTDH merupakan bentuk komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dengan memperkuat integritas setiap anggota.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo di Gedung Divpropam Polri, dikutip dari laman resmi Polri, Rabu (18/11).
Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri.
Persidangan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta persidangan, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal atau illegal access berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses maupun perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas perbuatannya, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi.
Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku EHS merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law menjadi landasan penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Meskipun dijatuhi sanksi PTDH, EHS menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Trunoyudo menjelaskan, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Nantinya, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan EHS.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam yang menyaksikan langsung persidangan menilai mekanisme sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, seluruh pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Ia juga mengungkapkan bahwa EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan, meskipun tetap mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.






