Terbukti Langgar Kode Etik Kasus Penyadapan Ilegal, Perwira Tinggi Polri EHS Dipecat

Foto: Polri.go.id

DAMAREMAS.COM, JAKARTA – Perwira tinggi Polri berinisial EHS dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Usai menjalani persidangan, EHS terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru muda. Kedua tangannya dalam kondisi terikat dan wajahnya tertutup masker hitam saat digiring petugas menuju kendaraan taktis Brimob.

Selanjutnya, EHS dibawa kembali ke Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, putusan sidang etik tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mengembalikan EHS ke tahanan.

“Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo dikutip dari laman resmi Polri, Rabu (18/11).

Dalam persidangan, majelis KKEP menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses maupun perangkat teknologi milik Polri.

Tindakan tersebut dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas pelanggaran itu, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Majelis menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Meski menerima putusan tersebut, EHS menyatakan keberatan dan mengajukan banding. Proses banding selanjutnya akan ditangani melalui mekanisme Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangan perkara yang sama, Divisi Propam Polri juga telah menggelar sidang KKEP terhadap AS. Majelis menjatuhkan sanksi PTDH terhadap yang bersangkutan, yang juga menyatakan akan mengajukan banding.

Sementara itu, proses pidana terhadap EHS masih berlanjut di Bareskrim Polri. Putusan PTDH dalam sidang etik tidak menghentikan penanganan perkara pidana yang sedang berjalan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *