DAMAREMAS.COM, Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Kediri. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat dari berbagai latar belakang didorong menjadi agen Perlinsos. Agen ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing, sehingga masyarakat yang layak menerima bansos dapat terdata dengan baik.
“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Mas Dhito, Senin (12/10).
Mas Dhito berharap digitalisasi data Perlinsos dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Warga yang secara ekonomi tergolong miskin, tetapi belum menerima bantuan, juga dapat diusulkan melalui agen Perlinsos. Karena itu, ia menekankan jajarannya untuk mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi masyarakat yang akan terlibat sebagai agen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk melayani aktivasi IKD. Selain itu, pelayanan jemput bola juga dilakukan dengan mendatangi desa-desa.
Pada September 2026, pelayanan jemput bola menyasar 20 desa di Kecamatan Mojo dan berhasil melayani aktivasi IKD bagi lebih dari 4.000 warga. Kegiatan tersebut berlanjut pada Oktober ini dengan menyasar desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates. Dukcapil juga berkolaborasi dengan instansi lain untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini, kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ungkap Wirawan.
Kolaborasi lintas instansi dilakukan Dukcapil bersama Dinas Sosial dan Polres Kediri pada 2 dan 5 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 388 anggota Polres Kediri mendapatkan pelayanan aktivasi IKD sekaligus pendaftaran sebagai agen Perlinsos.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menjelaskan digitalisasi Perlinsos membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Agen Perlinsos dapat berasal dari unsur TNI, Polri, ASN, pemerintah desa melalui RT/RW, maupun masyarakat umum.
Dari kebutuhan sebanyak 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar. Agen tersebut tidak hanya membantu digitalisasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, tetapi juga mengidentifikasi kelompok rentan dan warga yang dinilai membutuhkan bantuan sosial.
“Dari total 615.926 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Kediri, sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai KPM bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 20.538 KK telah terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos,” jelas Subur.
Dinas Sosial Kabupaten Kediri menargetkan digitalisasi data Perlinsos terhadap seluruh 122.393 KK yang telah tercatat sebagai penerima bansos dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Percepatan aktivasi IKD dan keterlibatan agen Perlinsos diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendataan serta penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran.(Adv)
