DAMAREMAS.COM, Kediri– Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya membenahi data kemiskinan menyusul masih ditemukannya perubahan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pembenahan ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima warga yang berhak.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta proses pembaruan data dilakukan secara cermat dengan melibatkan masyarakat. Sejumlah langkah ditempuh, mulai dari sosialisasi pembenahan data desil hingga percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 orang telah melakukan aktivasi IKD. Program yang masih terus berjalan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital.
Mas Dhito mengatakan, pembenahan data untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bansos tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang mengetahui kondisi sosial ekonomi di lingkungan masing-masing.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Selain percepatan aktivasi IKD, Pemkab Kediri juga menyiapkan agen Perlinsos. Hingga saat ini, lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Menurut Mas Dhito, pola pendataan bansos harus dilakukan dari bawah atau bottom up. Namun, proses pengusulan dan pembaruan data harus berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan karena faktor suka atau tidak suka. Dalam hal ini, peran Ketua RT dan RW dinilai penting karena mereka lebih memahami kondisi ekonomi warga di lingkungannya.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
