KEDIRI, DAMAREMAS.COM – Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya mencapai Rp6.106,10 miliar atau sekitar Rp6,1 triliun hingga September 2026. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah untuk mendukung berbagai program pemerintah serta pembangunan daerah.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri, Mohammad Arief Barata, menyampaikan bahwa realisasi belanja APBN di wilayah Kediri Raya hingga akhir September 2026 mencapai Rp6.106,10 miliar.
“Realisasi belanja APBN di wilayah Kediri Raya hingga akhir September 2026 mencapai Rp6.106,10 miliar,” ujar Mohammad Arief Barata.
Berdasarkan laporan Asset and Liability Committee (ALCo) Lokal Kediri Raya periode September 2026, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp926,35 miliar, belanja barang Rp487,85 miliar, serta belanja modal Rp57,71 miliar. Adapun belanja bantuan sosial yang dikelola UIN Syekh Wasil belum mencatatkan realisasi hingga periode tersebut.
Selain belanja pemerintah pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4.634,19 miliar. Meski demikian, realisasi TKD tersebut mengalami kontraksi sebesar 13,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Baca Juga: 43 Rumah Terendam hingga Jembatan Ambrol, Banjir dan Longsor Landa Sejumlah Wilayah Malang
Penyaluran TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp252,83 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3.079,48 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp23,74 miliar, serta DAK Nonfisik Rp1.017,63 miliar. Sementara itu, penyaluran Dana Desa tercatat sebesar Rp260,51 miliar.
Dalam laporan tersebut, realisasi belanja berdasarkan wilayah tercatat sebesar Rp170,53 miliar di Kabupaten Trenggalek atau 11,75 persen. Kabupaten Kediri mencatatkan Rp231,92 miliar atau 11,24 persen, Kabupaten Nganjuk Rp195,11 miliar atau 10,36 persen, sedangkan Kota Kediri mencapai Rp147,86 miliar atau 10,15 persen.
Penerimaan Negara Terkontraksi, Pajak Tumbuh di Sejumlah Wilayah
Di tengah penyaluran belanja negara, penerimaan APBN di wilayah Kediri Raya hingga September 2026 tercatat sebesar Rp15.230,12 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp14.828,62 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp401,50 miliar.
Namun, secara tahunan (year-on-year), penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 13,02 persen. Sementara itu, PNBP juga mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski secara keseluruhan penerimaan perpajakan mengalami kontraksi, sejumlah kantor pelayanan pajak mencatatkan pertumbuhan positif.
KPP Pratama Kediri yang membawahi wilayah Kota Kediri membukukan penerimaan sebesar Rp214,299 miliar. Angka tersebut setara dengan 57,27 persen dari target penerimaan 2026 dan tumbuh 8,61 persen secara tahunan.
Baca Juga: Atlet Catur Kota Kediri Matangkan Persiapan Jelang Popda Jatim 2026
Kinerja positif juga dicatatkan KPP Pratama Pare yang melayani wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp557,46 miliar atau 53,87 persen dari target 2026, dengan pertumbuhan 18,73 persen.
Sementara itu, KPP Pratama Tulungagung mencatatkan penerimaan sebesar Rp512,32 miliar atau 63,41 persen dari target. Wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tulungagung dengan penerimaan Rp430,15 miliar dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp82,17 miliar.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, KPPBC TMC Kediri telah merealisasikan penerimaan sebesar 72,18 persen dari target 2026. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp3,07 miliar atau 143,55 persen dari target, sedangkan penerimaan cukai sebesar Rp14.020,10 miliar atau 72,17 persen dari target.
Kendati demikian, penerimaan cukai secara tahunan mengalami penurunan sebesar 13 persen. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi melemahnya konsumsi masyarakat akibat tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampaknya, terjadi pergeseran konsumsi dari produk hasil tembakau berharga lebih tinggi ke produk dengan harga lebih rendah.
Penyaluran KUR Tembus Rp4,6 Triliun
Di sektor pembiayaan, penyaluran kredit program di wilayah Kediri Raya justru menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp4.731,65 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 101.956 debitur.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai penyaluran kredit program tersebut tumbuh 24,83 persen. Sementara itu, jumlah debitur meningkat sebesar 6,97 persen.
Kontribusi terbesar berasal dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Total penyalurannya mencapai Rp4.622,95 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 81.105 debitur. Secara tahunan, nilai penyaluran KUR tumbuh 25,32 persen, sedangkan jumlah debiturnya meningkat 7,89 persen.
Baca Juga: Hansi Flick Beri Kesempatan, Brian Fariñas Akhirnya Tampil untuk Barcelona
Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menjangkau masyarakat melalui 20.851 debitur. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp108,70 miliar atau tumbuh 7,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penerima pembiayaan UMi juga meningkat sebesar 3,55 persen.
Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan program pemerintah masih menjangkau pelaku usaha di wilayah Kediri Raya, khususnya melalui akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil.
