DAMAREMAS.COM, Kediri – Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri telah beroperasi. Koperasi tersebut tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, tetapi juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk mendukung distribusi bantuan sosial (bansos) dan barang bersubsidi.
Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dukungan itu salah satunya diwujudkan melalui pengadaan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP di desa dan kelurahan.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan keberadaan KDKMP tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang telah berkembang di masyarakat. Koperasi tersebut justru diarahkan menjadi infrastruktur resmi pemerintah dalam penyaluran barang bersubsidi, seperti elpiji 3 kilogram, pupuk, serta kebutuhan pokok lainnya.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasional KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10/2026).
Selain menyalurkan barang bersubsidi, KDKMP juga diproyeksikan menjadi sarana penyaluran program bansos pemerintah. Ke depan, koperasi tersebut akan diintegrasikan dengan gerai perbankan serta program bantuan permodalan usaha PNM Mekaar dengan bunga ringan.
Di Kabupaten Kediri, dari total 344 desa/kelurahan, sebanyak 343 gerai KDKMP telah terbangun 100 persen. Dari gerai yang telah berdiri, Pemkab Kediri juga memastikan kelengkapan administrasi dan perizinan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberadaan KDKMP diharapkan dapat meminimalkan kebocoran dalam penyaluran barang bersubsidi pemerintah. Penyaluran bantuan juga diharapkan lebih tepat sasaran karena dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Zulkifli, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan barang bersubsidi, tetapi juga berperan sebagai offtaker yang membeli hasil produksi masyarakat desa. Misalnya, ketika harga gabah di tingkat petani berada di bawah Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi dapat menyerap hasil produksi tersebut.
“Ini semua yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terangnya.(Adv)
