DAMAREMAS.COM, Kediri – Ratusan warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri di Jalan Hasanudin No. 27, Kota Kediri, Selasa (19/11/2024). Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Desa Satak, Eko Cahyono.
Sekitar 700 warga yang hadir membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, seperti “Kebangsatan dan Keserakahan Harus Diadili” dan “Jadi Ketua Kok Seumur Hidup, Jangan Ya Dek Ya”. Mereka menuntut agar Eko Cahyono segera mundur dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai dengan pemblokiran jalan dan pembakaran ban bekas, membuat situasi semakin memanas.
Ketidakpuasan Warga
Perwakilan warga, Nurul Budianto, menyampaikan bahwa aksi ini adalah puncak dari kekecewaan masyarakat. “Warga yang sudah membayar uang daftar ulang sebesar Rp200 ribu tidak mendapatkan lahan garapan. Malahan lahan tersebut ditanami tanaman jagung,” ungkap Nurul.
Ia juga menambahkan, hasil audiensi dengan pihak Perhutani menghasilkan keputusan bahwa lahan garapan di Desa Satak akan ditutup sementara. “Ini tadi kesepakatan dari audiensi, lahan garapan ditutup,” jelasnya.
Nurul menegaskan bahwa jika Eko Cahyono tidak segera mundur, warga akan memaksa penurunan ketua LMDH secara langsung di balai desa. “Kalau hari ini dia tidak turun, kami akan paksa,” katanya tegas.
Respons Perhutani
Wakil Kepala Administratur Perhutani KPH Kediri, Hermawan, yang hadir dalam mediasi, mengakui adanya ketidakpuasan warga terhadap kinerja LMDH. “Masyarakat menilai kepengurusan LMDH saat ini tidak sesuai harapan. Ini menjadi evaluasi bagi kami,” kata Hermawan.
Hermawan berharap, ke depan para petani penggarap dapat bekerja sama dalam skema kemitraan kehutanan yang lebih baik. “Masyarakat perlu diedukasi tentang kelembagaan, termasuk hak, kewajiban, serta memahami anggaran dasar dan rumah tangga organisasi,” tambahnya.
Aksi Berlanjut ke Balai Desa
Setelah aksi di kantor KPH Kediri, warga berencana melanjutkan protes ke balai desa untuk mendesak penurunan Eko Cahyono. Aksi serupa sebelumnya pernah terjadi di Kantor Kecamatan Puncu, di mana mediasi juga dilakukan antara warga dan pengurus LMDH, namun belum mencapai solusi yang memuaskan.
Latar Belakang Konflik
Permasalahan ini bermula dari pengelolaan lahan garapan Perhutani di Desa Satak. Warga merasa dirugikan karena lahan yang seharusnya menjadi hak mereka justru dikelola secara tidak transparan oleh Ketua LMDH.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan lembaga masyarakat desa harus dilakukan secara adil dan transparan untuk menghindari konflik berkepanjangan. Dukungan mediasi dan edukasi kelembagaan diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi semua pihak.
